News Pattallassang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja menegaskan bahwa kabar terkait adanya rencana mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah adalah informasi hoaks. Berita tidak benar yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Klarifikasi dari Pemkab
Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, secara tegas membantah isu mutasi yang disebut-sebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, Pemkab saat ini tengah fokus pada program prioritas pembangunan daerah, bukan pada rotasi jabatan.
Baca Juga : Ricuh Eksekusi di Balusu, Polres Toraja Utara Perketat Pengamanan
“Tidak ada agenda mutasi pejabat seperti yang diberitakan. Informasi itu tidak benar dan kami minta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi,” jelas Zadrak.
Dampak Negatif Isu Hoaks
Isu mutasi ini sempat membuat keresahan di internal ASN, terutama mereka yang disebut-sebut akan dimutasi. Beberapa pejabat mengaku menerima pesan berantai yang menyebutkan adanya daftar nama pejabat yang akan digeser ke posisi lain.
Pemkab menilai penyebaran informasi palsu semacam ini dapat mengganggu stabilitas kinerja birokrasi. Karena itu, klarifikasi resmi diberikan agar seluruh ASN tetap fokus melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing.
Imbauan Pemkab Tana Toraja
Pemkab mengimbau masyarakat, khususnya ASN, untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pihak pemerintah juga mengingatkan agar selalu memverifikasi kabar melalui saluran resmi, baik website Pemkab maupun Humas Tana Toraja.
“Jika ada informasi penting terkait kebijakan maupun mutasi pejabat, pasti akan diumumkan secara resmi. Jangan percaya berita yang bersumber dari pihak tidak jelas,” tegas Kepala BKPSDM Tana Toraja.
Harapan ke Depan
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkab Tana Toraja berharap isu hoaks tidak lagi berkembang. Pemerintah menekankan bahwa transparansi tetap menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan mutasi dan rotasi jabatan.
Ke depan, Pemkab berkomitmen memperkuat literasi digital masyarakat agar lebih mampu membedakan informasi benar dan palsu, sehingga tidak mudah terjebak dalam penyebaran berita bohong.
