News Pattallassang – FPGR Unjuk Rasa digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menyuarakan dugaan pencemaran lingkungan dan menuntut transparansi anggaran dapur MBG di wilayah Takalar dan Pattallassang. Massa aksi menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka dan meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang mereka ajukan.
Koordinator lapangan FPGR menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi persoalan dalam pengelolaan dapur MBG, baik dari sisi lingkungan maupun penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci alokasi dana dan mekanisme pengelolaan program tersebut. Ia juga meminta Kejati Sulsel memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Baca Juga : Bulukumba Borong Tiga Penghargaan di Rakorda Bangga Kencana Sulsel 2026
FPGR Unjuk Rasa berlangsung dengan membawa spanduk dan orasi yang menuntut audit menyeluruh terhadap program dapur MBG. Massa menilai pengawasan yang ketat dapat mencegah potensi penyimpangan dan memastikan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Mereka juga menyoroti dugaan pencemaran yang berdampak pada lingkungan sekitar lokasi dapur.
Perwakilan Kejati Sulsel menerima aspirasi massa dan berjanji mempelajari laporan yang disampaikan. Pihak kejaksaan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti setiap informasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mereka juga mengimbau masyarakat menjaga situasi tetap kondusif selama proses berjalan.
FPGR Unjuk Rasa mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program pemerintah. Massa berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional dan objektif dalam mengusut dugaan yang mereka sampaikan.
Melalui aksi ini, FPGR mendorong terciptanya tata kelola anggaran yang bersih dan bertanggung jawab. Mereka menekankan bahwa transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar program dapur MBG di Takalar dan Pattallassang benar-benar berjalan efektif serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
