News Pattallassang — Upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk berkualitas tinggi bagi petani mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Revitalisasi Pabrik Pupuk Jadi Prioritas Kementan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan revitalisasi sejumlah pabrik pupuk di berbagai daerah. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjamin kualitas pupuk yang didistribusikan ke petani.
Baca Juga : Salah Membuat Berita, Tempo.co Minta Maaf Kepada Aziz Wellang Atas Rekomendasi Dewan Pers
“Presiden telah memberi arahan agar petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang bermutu. Kami segera melakukan modernisasi teknologi di pabrik-pabrik pupuk agar efisien dan ramah lingkungan,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Jumat (18/10/2025).
Ia juga menambahkan bahwa program revitalisasi tersebut akan melibatkan BUMN sektor pupuk seperti Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), serta menggandeng sektor swasta untuk mempercepat distribusi.
DPR: Akses Pupuk Harus Merata Hingga Daerah Terpencil
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan pihaknya sepakat dengan langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem produksi dan distribusi pupuk nasional. Namun, DPR menekankan pentingnya pemerataan akses bagi petani di wilayah terpencil.
“Selama ini kelangkaan pupuk masih terjadi karena distribusi yang tidak merata. Kami ingin kebijakan baru ini menjamin ketersediaan pupuk hingga ke desa-desa terpencil di seluruh Indonesia,” kata Sudin.
DPR juga mendorong adanya pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh oknum distributor. Menurutnya, digitalisasi sistem distribusi menjadi solusi agar pendataan petani penerima subsidi lebih akurat dan transparan.
Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani
Revitalisasi pabrik pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian sekaligus menurunkan biaya produksi bagi petani. Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional hingga 20 persen dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, Mentan Amran juga berencana memperluas program “Pupuk Tepat Sasaran” dengan memanfaatkan data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berbasis digital. Program ini akan memastikan bahwa setiap petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan lahan dan jenis tanamannya.
Dukungan untuk Kedaulatan Pangan Nasional
Langkah pemerintah ini dinilai strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dengan pupuk berkualitas dan distribusi yang lebih adil, diharapkan produktivitas sektor pertanian meningkat dan impor bahan pangan bisa ditekan.
“Ini bukan sekadar urusan pupuk, tetapi bagian dari upaya besar untuk menjaga kedaulatan pangan bangsa,” tegas Amran.
Dengan dukungan DPR dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis Indonesia mampu memperkuat rantai pasok pertanian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan petani di seluruh daerah.
